The-Amazing-Island-Of-Santorini-Oia-And-Fira-6

Program Pengendalian Konsumsi BBM Bersubsidi Oleh Pemerintah

1. Latar Belakang Pengendalian BBM Bersubsidi

            Penggunaan BBM di Indonesia dalam beberapa tahun ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diakibatkan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung meningkat dikisaran 6 persen. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenrian Keuangan Bambang Brodjonegoro melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi juga diakibatkan belum adanya kejelasan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi  sehingga kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan tahun ini terancam jebol.

Pada tahun 2013 pemerintah telah menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta Kiloliter. Jika tidak dilakukan pengendalian BBM bersubsidi dengan segera, maka potensi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akan melebihi kuota. Peningkatan akan terjadi sebesar 52-53 Kilioliter karena seiring dengan pertumbuhan ekonom yang terus berjalan. Dengan demikian, perlu dilakukan kebijakan pengendalian BBM besubsidi segera agar dampak yang ditimbulkan berupa defisit APBN akan tidak semakin membengkak.

Selain itu, dampak yang juga ditimbulkan dari melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi adalah meningkatnya impor akan minyak dan gas Indonesia. Peningkatan impor minyak dan gas merupakan penyebab utama pada defisit neraca perdagangan tahun 2012. Belanja untuk sektor energi pada akhir desember 2012 yang telah ditetapkan sebesar Rp 202,4 Triliun meningkat menjadi Rp 306,5 Triliun. Dari total nilai subsidi sektor energi tersebut, BBM menyumbang porsi sebesar Rp 211,9 Triliun, atau 154,2 persen dari pagu yang ditetapkan Rp 137,5 Triliun. Sedangkan untuk sisanya untuk subsidi listrik sebesar Rp 94,6 Triliun atau 145,6 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 65 Triliun. Sedangkan untuk tahun ini, anggaran pagu belanja subsidi negara Rp 274,7 Triliun, sebagai rinciannya subsidi BBM sebesar Rp 193,6 Triliun sedangkan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 Triliun.

2. Langkah-Langkah Pengendalian BBM bersubsidi

Pemerintah telah menetapkan beberapa tahapan terkait pada pengendalian BBM bersubsidi. Adapun aturan tentang pengendalian BBM bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral No 1 Tahun 2013. Peraturan Menteri tersebut merupkan penyempurnaan dari Peraturan Menteri sebelumnya pada tahun 2012. Hal ini perlu dilakukan agar memperluas pengendalian BB, bersubsidi oleh pemerintah dari tahun ketahun.

Berdasarkan penjelasan dari Menteri ESDM Jero Wacik, terdapat lima hal yang telah diputuskan terkait pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Adapun kelima tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

  1. Keputusan mengenai pengaturan kendaraan dinas pemerintah akan diputuskan melalui Keputusan Menteri ESDM. Pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap mulai dari Jawa, Bali, dan seterusnya. Plat mobil merah akan diberi stiker sehingga ada larangan bagi kendaraan kedinasan untuk menggunakan BBM bersubsidi.
  2. Untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan tidak boleh menggunakan solar bersubsidi. Pertamina telah menyediakan secara khusus untuk dua kendaraan tersebut.
  3. Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bahan Bakar Gas (BBG) harus tetap dijalankan. Tahapan yang dilakukan adalah menambah jumlah SPBG dan gasnya. Begitu juga dengan penyediaan konverter ke gas yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.
  4. PLN dilarang untuk membangun pembangkit tenaga listrik baru yang menggunakan BBM sebagai penggeraknya. Sehingga PLN dapat menggunakan bahan bakar yang baru dan melimpah seperti batu bara, gas, matahari, dan lain-lain.
  5. Penghematan listrik di lingkungan pemerintahan, mulai dari gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas, dan lain-lain.

Adapun sektor-sektor yang akan terkena dampak dari keputusan Peraturan Menteri no 1 tahun 2013 adalah :

  1. Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD. Dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali, mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, dan Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.
  2. Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD. Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 di Jabodetabek dan  mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa Bali lainnya.
  3. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi
  4. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.
  5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.

Namun demikian, dari langkah-langkah yang telah dirancang ole pemerintah terkait pengendalian BBM bersubsidi tersebut, hal yang terpenting adalah implementasi dari aturan-aturan yang telah dibuat. Lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang terjadi saat ini adalah sebagai kurangnya pengawasan bersama baik pemerintah dan masyarakat. Sehingga, agar langkah-langkah yang telah dibuat dapat berjalan sukses, maka perlu kontrol dari pemerintah dan masyarakat.

 

Daftar Pustaka

www.esdm.go.id/12198-pengendalian-bbm-bersubsidi-2013-ditargetkan-hemat-13-juta-kl.html

www.pedomannews.com/20293-inilah-sektor-yang-terkena-pengendalian-bbm-bersubsidi.html

www.metrotvnews.com/Menkeu-Ingatkan-Pengendalian-BBM-sudah-Mendesak.html

www.kompas.com/Cegah.Kuota.BBM.Subsidi.Jebol.Harus.Ada.Kebijakan.Pengendalian.html

www.republikaonline.com/m3g5g8-ini-lima-keputusan-terkait-pengendalian-bbm-subsidi.html

www.kompas.com/Menkeu.Segera.Kendalikan.BBM.Bersubsidi.html

www.republikaonline.com/mjp3qy-dpr-program-konversi-dan-pengendalian-bbm-gagal.html

www.merdeka.com/pemerintah-kembali-wacanakan-pengendalian-bbm-subsidi.html

www.jaringnews.com/pemerintah-terus-upayakan-pengendalian-bbm-subsidi-secara-masif.html

www.kompas.com/Pengusaha.Keluhkan.Biaya.Tinggi.akibat.Pengendalian.BBM.html

www.tribunnews.com/sby-siapkan-kebijakan-baru-pengendalian-subsidi-bbm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s